Pemprov NTB Perluas Gerakan Pangan Murah, Sasar Warga Pesisir Bintaro Mataram

Gerakan Pangan Murah di Kelurahan Bintaro, Ampenan, Kamis, (5/11/2026).

Mataram, (terkinintb) -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta melindungi daya beli masyarakat. Memasuki pelaksanaan ke-21 sepanjang 2026, program ini menyasar warga prasejahtera di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kamis (5/11/2026).

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menjelaskan bahwa pemilihan Kelurahan Bintaro didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk intervensi di kawasan pesisir. Sebagian besar warga di wilayah tersebut bekerja sebagai nelayan, buruh, dan tukang bangunan yang sangat memerlukan dukungan akses kebutuhan pokok terjangkau.

"GPM yang ke-21 selama tahun 2026 ini menyasar Kelurahan Bintaro, Ampenan. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, maupun stabilitas pasokan pangan di NTB," ujar Lalu Mirza.

Pelaksanaan GPM ini mendapat sambutan positif dari warga setempat. Sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, dan gula pasir langsung diserbu pembeli.

Warga mengaku sangat terbantu dengan selisih harga yang ditawarkan, yang terpaut Rp1.000 hingga Rp3.000 dibandingkan harga pasaran umum. Meski tampak sederhana, selisih tersebut dinilai cukup meringankan beban pengeluaran harian rumah tangga. Warga pun berharap kegiatan pasar murah ini dapat digelar secara rutin setiap bulannya.

Sinergi Lintas Sektor dan Pemberdayaan UMKM

Lalu Mirza menambahkan, kesuksesan program ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi erat berbagai pihak, mulai dari Satgas Pangan, pemerintah pusat, TNI, kepolisian, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Keterlibatan UMKM lokal menjadi poin penting dalam GPM untuk memberikan ruang pemberdayaan ekonomi. Pemerintah memastikan bahwa intervensi harga pasar ini tetap menjaga keseimbangan, sehingga daya beli masyarakat terlindungi tanpa merugikan pedagang kecil di pasaran.

Bagi masyarakat di wilayah lain yang belum tersentuh, Pemprov NTB membuka kesempatan bagi desa dan kelurahan untuk mengusulkan pelaksanaan GPM melalui koordinasi dengan kepala lingkungan, lurah, atau kepala desa setempat guna memperluas jangkauan bantuan. (Red)