Fakta Baru Sidang Suap Bupati Nonaktif Lombok Barat: Nama Sejumlah Perwira Polisi Terseret Aliran Dana Rp 27 Miliar

 Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (4/11/2026)

Mataram, (terkinintb) -- Sidang lanjutan perkara dugaan suap yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (4/11/2026), mengungkap fakta baru yang mengejutkan.

Dalam persidangan tersebut, Direktur Operasional PT Air Minum Giri Menang (AMGM), Dadi Rahman, membeberkan adanya aliran dana yang mengalir ke sejumlah personel kepolisian di lingkungan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) atas perintah LAZ.

Kesaksian ini menjadi sorotan tajam karena berkaitan langsung dengan perkara dugaan korupsi proyek tata kelola air bersih PT AMGM senilai Rp27,1 miliar.

Rincian Aliran Dana ke Sejumlah Anggota Polisi

Di hadapan majelis hakim, Dadi Rahman merinci satu per satu nama personel kepolisian yang disebut menerima aliran uang panas tersebut. Berdasarkan keterangannya, penyerahan uang itu dilakukan dalam beberapa tahap:

• I Made Yogi Purusa Utama (saat itu bertugas di Polresta Mataram): Menerima Rp50 juta.

• Andi Rosi (saat itu bertugas di Polresta Mataram): Menerima Rp50 juta.

• Afuza Edmon (personel Polda NTB): Menerima Rp70 juta.

• Muhaemin (saat itu menjabat Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB): Menerima uang dalam dua kali penyerahan, masing-masing Rp70 juta dan Rp15 juta.

Dadi juga mengaku bahwa setiap kali proses penyerahan uang tersebut dilakukan, dirinya selalu melaporkan hal itu kepada LAZ melalui pesan singkat WhatsApp.

Menanti Pembuktian Hukum Lebih Lanjut

Kemunculan nama-nama aparat penegak hukum dalam pusaran sidang korupsi ini langsung memicu perhatian publik. Pertanyaan besar mengemuka terkait motif di balik penyerahan uang tersebut, relasi kuasa antara para penerima dengan perkara yang disidangkan, serta potensi keterkaitannya dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan, keterangan tersebut masih berstatus sebagai kesaksian saksi di dalam persidangan (fakta formil persidangan).

Penyebutan nama-nama tersebut belum serta-merta membuktikan adanya tindak pidana atau keterlibatan langsung mereka dalam perkara suap, dan masih memerlukan proses pembuktian hukum lebih lanjut. Majelis hakim diharapkan mampu membuka perkara ini secara transparan agar seluruh pihak yang namanya terseret mendapat kejelasan hukum berdasarkan alat bukti yang sah. (Red)