![]() |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (3/11/2026). |
Mataram, (terkinintb) -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Australia melalui peluncuran Dashboard Eksekutif NTB Satu Data. Inovasi ini dirancang untuk mengakselerasi transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data yang terintegrasi langsung dengan sepuluh program prioritas pembangunan daerah.
Peluncuran tersebut dilakukan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (3/11/2026).
Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTB, Sekretaris Daerah, Kepala BPS Provinsi NTB, para kepala perangkat daerah, Tim Ahli Gubernur, serta delegasi Kedutaan Besar Australia dan Program SKALA.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi dukungan Pemerintah Australia melalui Program SKALA dalam memperkuat tata kelola data di daerahnya. Ia menyatakan, sistem yang dikembangkan telah berhasil diorkestrasi dan diselaraskan dengan sepuluh program prioritas Pemprov NTB guna menghindari tumpang tindih program dan memastikan efektivitas kebijakan.
"Hal yang paling membahagiakan bagi saya adalah ketika menerima laporan bahwa program dan sistem yang dikembangkan melalui Program SKALA telah berhasil diorkestrasi dan dikolaborasikan dengan sangat baik bersama sepuluh program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat," ujar Iqbal.
Ia menegaskan, Dashboard Eksekutif menjadi fondasi penting bagi pimpinan daerah dalam memantau perkembangan program dan mengambil keputusan secara cepat dan akurat, tanpa harus selalu bergantung pada laporan manual.
"Meskipun data yang ditampilkan belum tentu seratus persen sempurna, setidaknya kita memiliki pijakan awal yang kemudian dapat diverifikasi dan diperdalam untuk proses pengambilan keputusan," jelasnya.
Apresiasi Pemerintah Australia dan Komitmen Program SKALA
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bruce Brazier (Rod Brazier), memuji langkah progresif Pemprov NTB dalam membangun ekosistem data yang terintegrasi. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dan mudah diakses merupakan kunci utama tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta akuntabel.
"Ini langkah yang efektif dan bagus. Inovasi Pemerintah NTB dalam mengintegrasikan data menjadi langkah penting dalam menjalankan program pemerintah," puji Rod Brazier.
Ia menegaskan komitmen Australia untuk terus memperluas kemitraan strategis dengan NTB melalui Program SKALA, mencakup penguatan data, tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Sementara itu, Direktur Implementasi Program SKALA, Ted Weohau, menjelaskan bahwa portal NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif memiliki fungsi yang saling melengkapi. Portal menyediakan data pembangunan yang terintegrasi, sementara dashboard menyajikan informasi strategis bagi pimpinan untuk memantau capaian dan merumuskan arah kebijakan.
Integrasi Ratusan Dataset dan Penguatan Keamanan Siber
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengungkapkan bahwa Portal NTB Satu Data saat ini telah memuat 995 dataset. Dari jumlah tersebut, 825 dataset telah terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri.
Pihaknya juga terus memperluas integrasi dengan kementerian/lembaga lain, termasuk mendorong pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi ke dalam ekosistem data daerah.
"NTB Satu Data merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun kepercayaan publik melalui perencanaan pembangunan yang lebih baik berbasis data yang akurat," ujar Ahsanul Khalik.
Gubernur Miq Iqbal menambahkan, pengembangan sistem ini masih terus berlanjut guna meningkatkan kualitas, keterhubungan, dan keamanan data. Untuk menjamin aspek keamanan informasi, Pemprov NTB turut menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Melalui sinergi lintas sektor ini, Dashboard Eksekutif diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen digital penampil angka, melainkan sebagai jembatan strategis yang memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.(Red)

0 Komentar