 |
| Arif Rahman Fajar S., S.H., LL.M. Alumnus UGM | Ahli Hukum Tata Negara |
Dinamika ketatanegaraan Indonesia saat ini diwarnai pembahasan krusial di dalam panitia kerja (Panja) RUU Pemilu yang dibentuk oleh DPR RI.
Isu utama yang mengemuka bersumber dari implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memutuskan pemisahan rezim penyelenggarakan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Pemisahan ini melahirkan jeda waktu atau masa transisi pemerintah daerah yang berpotensi menimbulkan kekosongan kepemimpinan legislatif.
Sebagai jembatan atas kekosongan tersebut, salah satu wacana mendasar yang tengah diperdebatkan dalam panja RUU Pemilu adalah rencana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah.
Namun, skenario perpanjangan otomatis memicu persoalan hukum serius dengan menambah durasi jabatan tanpa proses pemilu baru adalah bentuk pengangkatan yang menabrak prinsip kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan 5 tahunan sebagai mana diamanatkan pasal 22 huruf E ayat 1 UUD 1945.
Cacat Logika Perpanjangan Otomatis dan Batas Kontrak Politik
Gagasan untuk memperpanjang massa jabatan anggota legislatif secara otomatis atas nama transisi merupakan kecacatan logika dalam doktrin hukum tata negara.
Mandat legislatid adalah kontrak politik berjangka (Fiks Term Mandate) ketika seorang caleg, terpilih dan dilantik untuk periode 5 tahun, seluruh hak konstitusional dan kewenangan personal atas jabatan publik secara hukum telah selesai (Lunas/ Impas), tepat pada akhir tahun kelima.
Oleh karena itu, mengklaim bahwa perpanjangan jabatan adalah hak konstitusional caleg terpilih merupakan pemikiran yang salah kaprah. Caleg yang bersangkutan telah menikmati kewenangan legislasi dan penganggaran.
Serta hak keuangan selama 5 tahun yang dijamin hukum. Masa transisi dua tahun yang lahir dari putusan MK bukanlah perpanjngan otomatis hak personal. Melainkan kondisi istimewa (Sui Generis) yang membutuhkan penataan hukum..
Restorasi Kedaulatan Parpol Sebagai Peserta Pemilu
Dalam menghadapi kondisi transisi legislatif daerah, dasar konstruksi konstitusi harus ditegakan kembali: pasal 22 E ayat 3 UUD 1945 secara ekplisit menetapkan bahwa peserta pemilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah parpol. Bukan individu calon secara personal.
"Caleg terpilih secara pribadi telah mewakili partai selama 5 tahun, Sehingga hak personalnya sudah selesai. Dalam kondisi transisi dua tahun kewenangannya penunjukan anggota DPRD sebaiknya dikembalikan ke Parpol berdasarkan hasil perolehan kursi pemilu 2024. Karena pada prinsipnya parpol lah peserta pemilu".
Mengembalikan kewenangan penunjukan anggota DPRD transisi kepada parpol berdasarkan peta perolehan kursi hasil Pemilu 2024 yang paling aktual adalah mekanisme yang paling adil dan rasional secara hukum.
Parpol adalah entitas yang menginvestasikan sumber daya, menyusun strategi elektoral dan memikul tanggung jawab kelembagaan untuk meraih kepercayaan publik.
Maka ketika masa bakti personal, caleg telah genap lima tahun alokasi pengisian kursi transisi secara filosofis kembali menjadi domain kedaulatan parpol, yang dalam pelaksanaannya dapat merestui caleg lama maupun figur lain sesuai mekanisme partai.
Membongkar Paradoks Pemilu Proporsional
Akar dari perdebatan ini bersumber dari kontradiksi mendasar dalam sistem pemilu Indonesia saat ini. Di satu sisi, negara mewajibkan parpol sebagai satu-satunya wadah dan pintu masuk pendaftaran caleg.
Namun di sisi lain, penerapan sistem proposional terbuka murni seringkali mengerdilkan peran partai dan mengagungkan personalisasi politik individu caleg.
Jika dalam situasi negara tetap memaksakan perpanjangan jabatan demi membela hak invidu caleg padahal masa jabatannya telah genap 5 tahun, maka posisi lembaga parpol dibuat Redundan dan sebatas formalitas adminitratif.
Penyusunan daftar caleg oleh partai, dilakukan melalui perdebatan dan kalkulasi yang komplek, telah mengabaikan kewenangan parpol dalam mengelola alokasi kursi adalah bentuk pengkerdilan terhadap pelembagaan parpol (Party Institutionalization).
Rekomendasi Kebijakan
Pentaan masa transisi pemerintahan daerah akibat pemisahan pemilu oleh putusan MK tidak boleh diselesaikan melalui kompromi hukum yang merusak asas pembatasan kekuasaan.
Opsi perpanjangan masa jabatan DPRD secara otomatis yangtengah digulirkan dalam wacana panja RUU Pemilu DPR RI jelas merupakan kekeluruan penalaran hukum.
Rekomendasi kebijakan yang paling adil, berkepastian hukum, dan teruji secara konstitusional adalah menyusun regulasi transisi yang mengembalikan wewenang penataan DPRD transisi 2 tahun kepada parpol peserta pemilu 2024.
Langkah ini menegaskan garis demarkasi yang jelas bahwa hak personel caleg dibatasi tepat selama 5 tahun. Sedangkan kedaulatan pengisian porsi kursi negara berada di tangan parpol sebagai pilar utama demokrasi konstitusional.(*)
0 Komentar