Bupati Lombok Timur Kejar Kuota 20.000 Bedah Rumah ke Pemerintah Pusat, Targetkan 5 Kawasan Permukiman Terpadu

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, Kamis, (29/10/2026).

Lombok Timur (terkinintb) – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), menerima kunjungan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, beserta jajaran, di ruang kerja Bupati Lombok Timur, Kamis (29/10).

Pertemuan tersebut membahas koordinasi pelaksanaan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta rencana pengembangan kawasan permukiman layak huni di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam pertemuan itu, Bupati Haerul Warisin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mengajukan proposal bantuan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Dari total usulan sebanyak 20.000 unit rumah, alokasi yang disetujui saat ini baru sekitar 10 persen atau kurang lebih 2.000 unit.

Selain program bedah rumah, Pemkab Lombok Timur juga mengusulkan penataan kawasan permukiman terpadu di lima lokasi yang tersebar di sejumlah kecamatan. Kelima lokasi tersebut meliputi Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak; klaster pesisir perkotaan timur di Kecamatan Labuhan Haji; Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya; Kecamatan Masbagik; serta klaster pesisir utara dan selatan yang mencakup wilayah Sambelia/Jerowaru.

Penataan kawasan tersebut dirancang untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, bersih, dan sehat, dengan dukungan sistem drainase yang baik serta infrastruktur sanitasi yang memadai.

Bupati menjelaskan, setiap kawasan direncanakan memiliki luas minimal 10 hektare. Untuk mendukung realisasi program tersebut, pemerintah daerah juga telah mengajukan penyediaan lahan dengan luasan hampir 40 hektare untuk setiap lokasi.

Menurut Bupati, kebutuhan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman di Lombok Timur membutuhkan dukungan serta percepatan penanganan dari pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta Kepala Dinas Perkim terus memperkuat koordinasi dan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar berbagai usulan yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti.

Ia menegaskan, pengembangan lima kawasan permukiman tersebut merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tidak hanya menyediakan hunian yang layak, program ini juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang bersih, sehat, dan nyaman, didukung fasilitas sanitasi serta sistem drainase yang tertata.

Pemkab Lombok Timur juga mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memperluas penanganan rumah tidak layak huni, khususnya bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan.

Sinergi lintas lembaga tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan bantuan perumahan sekaligus mempercepat penataan kawasan permukiman secara terpadu dan berkelanjutan.

Melalui koordinasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I, Pemkab Lombok Timur berharap program bedah rumah dan pengembangan kawasan permukiman dapat direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat dapat menikmati hunian yang layak serta lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman.(EN)